Sara's Talk

Di era pemerintahan ini kita bisa melihat banyak gebrakan ide yang diwacanakan oleh para pejabat pemerintah dan sukses menuai pro kontra di masyarakat. Seperti baru-baru ini sebuah usulan fatwa kembali menyedot perhatian publik Indonesia.

Kali ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang menyampaikan usulan kepada Menteri Agama ,Fachrul Razi, agar menerbitkan fatwa tentang pernikahan lintas ekonomi.

Sang menteri, Muhadjir, mengatakan bahwa kadang-kadang ajaran agama disalahtafsirkan, seperti anjuran untuk mencari jodoh yang sekufu' atau setara. Dampaknya orang-orang saling mencari dalam tataran ekonomi yang sejajar.

“Apa yang terjadi? Orang miskin cari juga sesama miskin, akibatnya ya jadilah rumah tangga miskin baru, inilah problem di Indonesia.”

Pemikiran inilah yang mendasari usulan fatwa yang disampaikannya kepada menteri agama, “Yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin."

Hal ini disampaikan Muhadjir dalam sambutannya di Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020.

Usulan ini sebenarnya merupakan solusi yang coba ditawarkan sang menteri untuk memangkas angka kemiskinan di Indonesia yang makin meningkat tahun ke tahun.

Tentu bisa dibayangkan bagaimana reaksi netizen. Pro kontra itu pasti. Namun tak sedikit yang merasa 'gerah' lantaran berpikir bagaimana pemerintah mulai ikut campur terlalu jauh dalam urusan personal masyarakatnya.

Menikah bukan hanya soal tatanan masyarakat namun juga soal hati yang kecondongannya tak bisa dipaksakan kemana-mana. Bahkan tanpa usulan fatwa ini sebenarnya tak sedikit pernikahan lintas ekonomi terjadi, dimana pasangan berbeda status sosial menikah dan menemukan kebahagiannya.

Dan tentu kita juga bisa menemukan banyak kasus gold digger (penggali emas) istilah yang disematkan pada orang-orang yang hanya memanfaatkan pasangannya demi materi.

Tak heran jika MUI sendiri menanggapi usulan tersebut sebagai bentuk candaan belaka. "Usul itu anggap aja lucu-lucuan," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, kepada wartawan, Kamis (20/1/2020) malam.

Saya pribadi berpikir, bahwa pemerintah perlu langkah nyata untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Entah dengan perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kesempatan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, peningkatan keterampilan individu, dan yang utama tentu saja pembenahan tauhid setiap muslim Indonesia. Karena tauhid yang benar akan meringankan setiap urusan dunia setiap hamba, tak masalah miskin atau kaya harta, karena iman akan mengantarkan setiap muslim kepada kebahagiaan sejati, insyaallah.

---

Sumber Referensi:

Detik.com